Tugas Softskill Minggu Ke-5 Bab 16 dan 17

BAB 16 “Pengantar Ekonomi Pembangunan”

1.  Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan

Istilah ekonomi pembangunan mengacu pada suatu pengertian tentang ilmu ekonomi yang diterapkan dalm analisis masalah dan kebijakan perekonomian Negara-negara yang belum maju (underdeveloved countries) dan atau Negara-negara sedang berkembang (developing countries).

      Ekonomi pembangunan mulai berkembang pesat setelah Perang Dunia II (PD II) di sekitar pertengahan 1940-an. Pada waktu itu sekali Negara-negara Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Termasuk di antaranya adalah Indonesia.

      Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memmilih (insrasing the ability and freedom to choice). Tercapainya hal tersebut merupakan indikator bahwa manusia secara individu maupun kolektif dapat meningkatkan utilitas/kualitas hidupnya. Karena nya yang harus dibangun terutama adalah:

a.    Kualitas SDM

b.    Sarana dan prasarana

c.    Kelembagaan-kelembagaan ekonomi modern

Dengan dibangunnya hal-hal tersebut di atas, diaharapkan kesejahteraan rakyat makin tinggi, terutama karena makin baik, efisien, dan adilnya alokasi sumber daya ekonomi.

2.  Berkembangnya Teori Ekonomi Pembangunan

a.   Klasifikasi Negara-negara

Di bagian awal bab ini telah disebutakan beberapa pengelompokan Negara, yatiu Negara maju (developed country), Negara belum  maju (undeveloped country), dan Negara sedang berkembang/membangun (developing country).

1.) Negara  maju dan Belum maju

Yang dimaksud Negara-negara (sudah maju, disingkat NSM (developed countries), adalah Negara-negara yang berdarsarkan criteria Bank Dunia (tahun 1990) telah mencapai pendapatan per kapita > US $8.000,00, sebagian besar output ekonomi disumabgkan oleh sector industry dan jasa modern, kulitas SDM –nya sudah tinggi teknologi. Dilihat dari pola konsumsi, Negara-negara tersebut umumnya tingkat konsumsi yang sangat tinggi.

2.) Utara Selatan

Pengelompokan ini berdarsarkan letak wilayah geografis. Umumnya Negara-negara maju, yaitu  Eropa Barat dan Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada), terletak pada Lintang Utara bumi ini.

3.) Dunia Pertama, Kedua dan Ketiga

Pengelompokan ini berdarsarkan ideology yang dianut. Yang dimaksud dengan Dunia Pertama adalah Negara-negara Barat yang menganut ideology liberal dengan sistem ekonomi kapitalis. Istilah lainnya Blo;k Barat. Negara Kedua adalah Negara-yang menganut ideolgi antiliberalis, dengan sistem ekonomi yang cenderung sosialis. Karena pada umumnya Negara-negara tersebut berada di belahan Eropa Timur, dibawah komando Uni Soviet pada saat belum runtuh, kelompok ini disebut juga Blok Timur. Sedangkan dunia Ketiga adalah Negara-negara yang tidak masuk blok tersebut, sehingga sebutan Dunia Ketiga memiliki makna yang sama sebutan Negara-negara Kelompok Selatan atau Negara-negara belum maju dan atau sedang berkembang.

b.  Fakta-fakta  Berdarsarkan Laporan Badan-badan PBB

Laporan tentang perkembangan pembangunan manusia tahun 1990 (Human Development Report 1990) yang dikeluarkan United Nations Development Program (UNDP), menunjukan bahwa kondisi bumi semakin memburuk. Di tahun 1997, 20% penduduk bumi terkaya (20% richest), yang umunya adalah penduduk Negara maju, menguasai 86% output (PNB) dunia. Padahal pada era 1980-an mereka hanya menguasai 70% output dunia.

Beberapa tolak ukur yang dikembangkan oleh para ahli Prof. sayogyo (dari IPB) yang disesuaikan, ditetapkan dalam US$.

Batas kemiskinan       Kota  Desa

Miskin                   480     320

Sangat Miskin      360     240

Melarat Sekali     270     180

Bank Dunia juga menetapkan suatu batas kemiskinan absolute yang setiap tahun disesuaikan, ditetapkan dalm US$.

c.    Hakikat Pembangunan

Istilah pemabngunan (development) lebih mengandung makna tentang proses dan upaya pencapaian peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian ada tiga elemen penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pembagunan, yaitu: 1) proses, 2) upaya, 3) peningkatan kualitas hidup.

1.)   Pembngunan Sebagai Sebuah Proses

Yang dimaksud dengan pembangunan sebagai sebuah proses adalah pembangunan merupakan sebuah tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa, sama halnya dengan manusia yang  begitu lahir tidak bisa langsung menjadi dewasa, demikian pula tidak ada satupun bangsa/masyarakat yang langsung berada dalam kondisi adil, makmur, dan sejahtera. Setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap kemajuannya.

2.)  Pembangunan Sebagai Upaya

3.)  Pembangunan Berarti Peningkatan Kualitas Hidup

d.    Hakikat Pembangunan Ekonomi

1.)   Pertumabuhan (Growth)

2.)  Perubahan (Changes)

a.       Perubahan Sikap (Attitude Changes)

b.      Perubahan Kelembagaan (Institutional Changes)

c.       Perubahan Struktural (Structual Changes)

3.  Karakteristik Negara Sedang Berkembang

Kita memperdalam pengertian tentang Negara-negara belum maju, dengan , melihat karateristik-karateristik (cirri-ciri) umumnya.

a.    Rendahnya Tingkat Kehidupan (Low Level of Living)

b.    Rendahnya Tingkat Produktivitas (Low Level of Productivity)

c.    Tingginya Tingkat Pertambahan Penduduk (High Rates of Population Growth)

d.    Tingginya Rasio Tingkat Ketergantungan (High Rates of Depedency Ratio)

e.    Tingginya Tingkat Pengangguran (High Rts of Unemployment)

f.    Ketrgantungan Pada Sektor Pertanian Primer (Substansial Depedence on Agicultural-Primary Production)

g.    Pasar dan Informasi  Yang Tidak Sempurna (Inperfect Market and Information)

h.    Ketergantungan Yang Besar dan Kerentanan Terhadap Kondisi Eksternal (Dominance, Depedece, and Vulnerability in International Relation)

4.  Pembangunan Ekonomi Sebagai Proses Transformasi 

a.    Transformasi  Pertanian

Adalah Perubahan  kegiatan pertanian dan bersifat tradisional dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau singkat subsitensi )subsitence level) menjadi kegiatan yang modern berskala besar, dan bermotifkan memperoleh keuntungan.

b.    Transformasi Kependudukan

1.)   Transisi Demografi

2.)  Perubahan Striktur Penduduk

3.)  Meningkatanya Penduduk Perkotaan

C. Transformasi Struktural

Transfomasi Struktural akan sangat terlihat dalam perubahan struktur prodiksi dan permintaan.

1) Struktur Produksi

Yang dimaksud dengan negara agraris adalah negara yang sebagian besar output nasionalnya (PDB) berasal dari sektor pertanian. Pada awal PJP I (1970) Indonesia masih di sebut sebagai negara agraris sebab lebih dari separuh PDB berasal dari sektor pertanian, di mana sekitar 60% angkatan kerja bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 1997 sekitar 20% PDB berasal dari sektor industri, suatu keadaan yang lebih baik dibandingkan tiga puluh tahun sebelumnya, di mana sektor industri hanya menyumbang 8% PDB. Tetapi Indonesia belum dapat disebut sebagai negara industri, sebab suatu perekonomian baru dapat disebut sebagai negara industri jika output sektor industrinya merupakan 30% atau lebih dari total output nasional.

2) Struktur Permintaan

Struktur permintaan/pengeluaran agregat juga akan mengalami perubahan jika perekonomian telah makin maju. Pada saat perekonomian maju, secara nominal tingkat konsumsi akan meningkat, tetapi secara relatif (presentase) akan menurun. Tiga puluh tahun yang lalu 65% permintaan agregat merupakan pengeluaran untuk konsumsi, sedangkan pengeluaran investasi hanya 12% PDB. Tetapi pada tahun 1997 pengeluaran konsumsi hanya tinggal 50%, sedangkan investasi telah mencapai 35% PDB.

d. Transformasi Kelembagaan

Termasuk dalam transformasi kelembagaan adalah makin tersedia dan sempurnanya lembaga-lembaga untuk pengambilan keputusan yang individual atau mandiri. Transformasi kelembagaan sangat memperkuat transformasi-transformasi lainnya, sehingga perekonomian dapat mempertahankan pertumbuhan dan perubahan ekonomi dalam jangka panjang.

5. Masalah dan Kebijakan Ekonomi di Negara-negara Sedang Berkembang 

Dari pembahasan tentang karakteristik NSB dapat disimpulkan bahwa masalah mendasar yang dihadapi adalah kelemahan di sisi permintaan dan penawaran agregat. 

a. Permintaan dan Penawaran Agregat

1) Permintaan Agregat

Jumlah penduduk NSB yang besar tidak diimbangi dengan permintaan efektif yang besar, karena rendahnya tingkat kehidupan. Lemahnya permintaan efektif akan menyulitkan pengembangan sektor industri, yang baru mencapai biaya minimum bila skala produksi sangat besar. Rendahnya derajad kehidupan seringkali membuat rakyat di NSB tidak mampu membeli kebutuhan kebutuhan pokok, baik yang bersifat konsumtif maupun investasi SDM. Rendahnya daya beli komoditas makanan, obat-obatan dan pendidikan akan melemahkan pertumbuhan dan perkembangam sektor swasta. Berkembangnya sektor swasta juga akan memperluas sumber penerimaan (pajak) negara.

2) Penawaran Agregat

Kelemahan penawaran agregat berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas, minimnya stok barang modal, serta ketergantungan yang besar pada sektor pertanian dan atau primer. Rendahnya kesempatan kerja akan menyebabkan rendahnya pertumbuhan pasar domestik, yang menahan keinginan investor menanamkan modalnya.

b. Kebijakan-kebijakan Pembangunan

1) Kebijakan Ekonomi

Kebijakan moneter, fiscal, dan ekonomi internasional secara teoritis dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian.

a) Kebijakan Moneter 

Kebijakan monoter dapat memperbesar kemampuan penawaran agregat melalui pemberian kredit, khususnya kelompok usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan moneter juga dapat memperbesar permintaan agregat, khususnya untuk kebutuhan pokok yang sangat penting, seperti perumahan.

b) Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal melalui subsidi dapat meningkatkan daya beli dan atau daya investasi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap. Demikian juga subsidi pendidikan, telah memungkinkan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menikmati investasi SDM. Di sisi lain, kebijakan fiskal dapat menahan laju perilaku konsumtif masyarakat kaya dan berpendapatan tinggi. Menahan laju perilaku kelompok kaya amat penting, setidak-tidaknya karena dua alasan :

(1) Mengurangi inflasi akibat tekanan permintaan.

(2) Menekan efek peniruan (demonstration effect) masyarakat miskin

c) Kebijakan Ekonomi Internasional

Umumnya pemimpin NSB lebih memilih kebijakan ekonomi terbuka (melakukan hubungan ekonomi dengan luar negri). Beberapa kebijakan ekonomi yang umumnya dipilih oleh NSB adalah kebijakan-kebijakan promosi ekspor, subtitusi impor, dan proteksi industri.

(1) Kebijakan promosi ekspor selain menghasilkan devisa, juga melatih dan meningkatkan daya saing atau produktivitas para pelaku ekonomi domestik.

(2) Kebijakan subtitusi impor adalah kebijakan untuk memproduksi barang-barang yang tadinya diimpor. Tujuan utamanya adalah penghematan devisa.

(3) Kebijakan proteksi industri umumnya bersifat sementara. Sebab tujuannya untuk melindungi industri yang masih baru berkembang (infant industries), sampai mereka mampu bersaing.

2) Kebijakan Nonekonomi 

Pengalaman pembangunan di NSB berkali-kali menunjukan bahwa kebijakan ekonomi yang dirancang dan dilaksanakan tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Kebijakan non ekonomi yang dapat ditempuh pemerintah antara lain penegakan hukum, memperbaiki kondisi demokrasi, desentralisasi atau pengembangan otonomi daerah secara bertahap.

c. Utang Luar Negri (External Debt)

Pada tahun 1970-an ULN negara dunia ketiga sebagian besar adalah ULN pemerintahan (public external debt), maka pada dasawarsa terakhir abad 20, porsi terbesar adalah ULN sektor swasta (private external debt). Faktor penyebab krisis ekonomi di Amerika Selatan periode 1980-an dan Asia Timur periode 1990-an adalah besarnya ULN, terutama sektor swasta.

1) Utang Luar Negeri Pemerintah (Public External Debt)

Yang dimaksud dengan utang luar negeri pemerintah (ULNP) adalah pinjaman pemerintah dari lembaga-lembaga bantuan keuangan internasional, khususnya Bank Dunia dan Dana moneter Internasional (international Monetary fund). Pinjaman tersebut diberikan untuk mempercepat proses pembangunan. Sebab, untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yang ideal, maka anggaran pemerintah harus sangat besar, sementara kemampuan keuangan sangat lemah.

Ada beberapa argumentasi yang membenarkan pinjaman luar negeri oleh pemerintah, di antaranya adalah :

a)    Sangat lemahnya kemampuan pendanaan kosmetik sektor swasta maupun pemerintah.

b)   Pinjaman yang diberikan sangat ringan, dalam arti utang bersifat jangka panjang dan dengan tingkat bunga sangat rendah.

c)    Selain mendapat kucuran dana, Negara-negara peminjam juga mendapat bantuan teknis, memperluas jaringan kerja informasi, dan juga memperluas pasar ekspor.

d)   Bagi negara pemberi pinjaman yang umumnya sangat kaya, makin besarnya ULN dunia ketiga, berarti memperkecil uang mengaggur.

2) Utang Luar Negeri Swasta (Private External Debt)

Utang luar negeri swasta (ULNS) dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis. Dasar pertimbangan utamanya adalah untung rugi, maka ULNS mempunyai syarar dan beban yang lebih berat.

3) Perkembangan Utang Luar Negeri Dunia Ketiga

Pada tahun 1997 jumlah ULN NSB mencapai US$2,0 trilliun, padahal pada tahun 1985 baru mencapai US$ 0,92 triliun, atau selama 1985-1997 ULN dunia ketiga meningkatkan dengan kecepatan 6,7% per  tahun. Angka pertumbuhan ULN ini lebih besar dari pertumbuhan PNB dunia ketiga untuk periode yang sama.

d. Rasio Beban Utang Luar Negeri

Rasio Beban ULN merupakan indicator yang digunakan untuk melihat seberapa besar beban utang luar negeri suatu ngara. Biasanya rasio ULN dikaitkan dengan jumlah PDB adalah jumlah ekspor

1) Rasio ULN/PDB

2) Debt Service Ratio (DSR)

6) Teori-Teori Ekonomi Pembangunan

a) Teori Adam Smith

Adam Smith (1973-1970) melihat pembangunan ekonomi sebagai proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan mekanisme pasar.

Tiga unsur utama dalam proses pertumbuhan hasil produksi :

1)     Sumber daya manusia, yaitu pertambahan jumlah penduduknya,

2)     Pertambahan dalam persediaan barang modal (akumulasi modal) karena tabungan masyarakat diinvestasikan oleh para pemilik modal dengan harapan memperoleh keuntugan,

3)     Spesialisasi dan pembagian kerja disertai perluasan pasar dan perkembangan perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun internasional

b) Teori Malthus

Thomas Robert Malthus (1766-1834) menyoroti keterkaitan antara pertambahan ekonomi dengan pertambahan penduduk. Ekonomi hanya akan bertumbuh dalam jangka panjang jika pertambahan penduduk lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, cara berpikir Malthus memberikan inspirasi bagi pelaksanaan kebijakan kependudukan, khususnya melalui program Keluarga Berencana (KB)

c) Teori Karl Marx

Karl Marx (1818-1883) memandang proses kemajuan ekonomi sebagai proses evolusi sosial. Menurutnya, factor pendinamis perkembangan ekonomi adalah kemajuan teknologi. Pada awalnya kemajuan teknologi dikuasai dan disalahgunakan oleh sekelompok kecil masyarakat, yang oleh Marx disebut kaum borjuis atau kapitalis. Zaman sosialisme bukanlah puncak keemasan kaum buruh, sebab akan hadir zaman komunisme yang bercirikan tidak  adanya pemerintahan. Manusia bekerja bukan sekedar untuk makan, tetapi sebagian dari ekspresi diri.

d)   Teori Rostow

Teori-teori ini melihat pembangunan ekonomi sebagai proses perubahan yang bersifat garis lurus dan bertahap. Salah satu teori yang terkenal adalah teori W.W.Rostow tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Menurut Rostow, suatu perekonomian akan berkembang menjadi perekonomian maju dalam lima tahap.

1)     Tahap Perekonomian Tradisional

2)     Tahap Pra Lepas Landas

3)     Tahap Lepas Landas (Toke Off)

4)     Tahap Kedewasaan (Maturity)

5)     Tahap Konsumsi Massa Tingkat Tinggi (High Mass Consumption)

e)   Teori Neo Imperialisme

Teori ini mencoba menjelaskan mengapa NSB sampai saat ini belum sepenuhnya berkembang. Salah satu jawaban penting adalah program  pembangunan ekonomi telah menimbulkan ketergantungan baru terhadap Negara-negara kapitalis.

f)   Teori Lewis

Teori Arthur Lewis mencoba menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu Negara dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan sektor industri. Menurut Lewis, syarat yang dibutuhkan untuk menjadikan sektor industry sebagai mesin pertumbuhan adalah investasi (barang modal) di sektor industri harus ditingkatkan.

g)   Teori Pembangunan Neo Klasik

Teori ini merupakan pembangunan kembali ide-ide awal dari teori Neo-Klasik untuk di terapkan dalam  pembangunan ekonomi dunia ketiga. Teori ini sangat percaya bahwah pembangunan ekonomi di dunia ketiga akan berhasil bila menerapkan prinsip-prinsip mekanisme pasar. Teori pembangunan Neo Klasik mengakui kemungkinan terjadinya kegagalan market (market failure) jika diterapkan sepenuhnya di dunia ketiga. Karena itu teori ini sampai batas tertentu setuju dengan adanya intervensi pemerintah.

Bab 17

Pembangunan Terlanjutkan

(Sustainable Development)

Perekonomian dunia seratus tahun terakhir tumbuh pesat, dimana nilai output dunia tahun 1990 naik dua puluh kali lipat dari tahun 1900. Pertumbuhan yang tinggi tersebut membawa beberapa dampak negatif yaitu memburuknya distribusi pendapatan antar negara (yang dijelaskan di Bab 16), kondisi lingkungan semakin rusak, cadangan (stok) kekayaan alam untuk generasi mendatang berkurang secara drastis.

 1)      Rusaknya/Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup

Di negara-negara maju, kerusakan lingkungan hidup terjadi dalam bentuk polusi udara, makin berkurangnya jumlah hutan, sedangkan hutan yang ada kualitasnya sangat menurun. Kerusakn lingkungan yang paling menonjol adalah penebangan hutan, menurunnya kualitas air, degradasi lahan, dan meningkatnya pemukiman kumuh di wilayah perkotaan,

 2)      Ketidakadilan Antargenerasi (Inter-Generation Inequality)

Ketidakadilan antargenerasi adalah kondisi dimana generasi kita dan pendahulu kita telah mengeksploitasi alam sedemikian rupa sehingga tidak memberikan cadangan yang memadai untuk dinikmati generasi selanjutnya Contoh: cadangan minyak bumi di Indonesia, diperkirakan hanya cukup untuk satu generasi mendatang.

Saat ini telah muncul cabang ilmu ekonomi sumber daya alam (natural resources economics) dan ilmu ekonomi lingkungan (environmental economics).

1.  Imbang Korban Pertumbuhan Ekonomi-Kualitas Lingkungan Hidup

Pelajaran yang dipetik dari sejarah pertumbuhan ekonomi dunia seratus tahun terakhir ini adalah imbang korban (trade-off) antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kualitas lingkungan hidup terutama dalam ilmu ekonomi sumber daya alam dan ilmu ekonomi lingkungan.

a.    Beberapa Konsep Dasar

1)   Sumber Daya Ekonomi

Sumber daya ekonomi (SDE) adalah unsur lingkungan hidup yang ada dalam diri dan di luar diri pribadi manusia yang dapat secara riil dan potensial bermanfaat untuk aktivitas produksi barang dan jasa, dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia, secara individu maupun kolektif. SDE terdiri dari atas sumber daya manusia (human resources), sumber daya alam  dan sumber daya buatan (man made resources). Sumber daya buatan adalah segala sesuatu, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, yang merupakan hasil karya manusia, yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Contoh: barang-barang modal berupa mesin-mesin dan bangunan.

2)   Sumber Daya Alam (Natural Resources)

Sumber daya alam (SDA) ialah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, dan perairan, udara dan ruang, mineral, panas bumi, gas bumi, angin, pasang-surut, arus laut.

Dilihat dari sifat kemampuan pemulihan jumlah (stok), SDA dapat dibedakan­:

a.    SDA terbarui (renewable natural resources): SDA yang stoknya dapat dipulihkan.

b.     SDA tak terbarui (non renewable resources): SDA yang stoknya akan terus berkurang jika terus dieksploitasi. Contoh: minyak bumi, batubara, dan barang tambang lainnya.

3)   Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup (environment) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. (UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Konsep lingkungan adalah konsep sistem yang menunjukkan hubungan timbal balik antara manusia dengan semua unsur yang ada di sekitarnya.

b.   Pertumbuhan Ekonomi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam

Fungsi produksi Klasik dapat juga ditulis:

Y  = f (K, L, N)

Dimana:      Y = output (PDB)

K = barang modal (sumber daya buatan)

L = tenaga kerja (sumber daya manusia)

N = sumber daya alam

Untuk meningkatkan output, eksploitasi SDA harus ditingkatkan. Jika target pertumbuhan ekonomi makin tinggi, maka eksploitasi SDA harus ditingkatkan lagi.

c.    Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kualitas Lingkungan

Bila SDA dieksploitasi secara berlebihan, salah satu dampak yang sudah dirasakan adalah menurun cepatnya kualitas hidup manusia generasi sekarang yaitu seperti polusi udara, air dan tanah, makin sulitnya memperoleh air bersih, makin memanasnya suhu bumi, serta terganggunya iklim dan cuaca akibat perusakan hutan. Masalah global yang dihadapi umat manusia saat ini adalah makin memanasnya suhu permukaan bumi (global warming), dimana setiap 10 tahun suhu bumi naik 0,3 ᵒ C.

2.  Masalah-masalah di Masa Mendatang

Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi tampaknya sulit untuk diperbaiki dengan cepat. Bahkan di abad ke-21 ini diperkirakan masih akan terjadi perusakan lingkungan hidup, karena berbagai alasan atau motivasi yaitu:

a.    Kemiskinan

Ternyata krisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan lebih 100 juta rakyat Indonesia, memasuki abad ke-21 ini, dalam keadaan miskin. Laporan terbaru (tahun 1999 dan 2000) menunjukkan makin giatnya eksploitasi hutan oleh penduduk untuk mempertahankan tingkat kehidupan. Hutan yang telah dirusak pengusaha besar sudah mencapai puluhan juta hektar. Eksploitasi hutan kemungkinan akan makin tinggi dengan naiknya harga BBM, sebab salah satu alternatif pengganti BBM yang terjangkau rakyat adalah kayu (bakar).

b.   Dampak Kemajuan Teknologi Yang Mendua

Dampak kemajuan teknologi yang mendua adalah di satu sisi kemajuan teknologi telah meningkatkan efisiensi penggunaan SDA. Dilihat dari sisi ini, sebenarnya dapat dilakukan penghematan penggunaan SDA, bahkan pemulihan stok SDAT.

c.    Kekuatan Monopoli

Dari faktor penyebabnya, monopoli dapat dibedakan menjadi:

a.    Monopoli karena UU

Di negara sedang berkembang (NSB), gejala monopoli yang terjadi umumnya adalah monopoli berdasarkan UU. Tidak jarang hak monopoli ini diberikan untuk kegiatan produksi yang sangat eksploitasi terhadap SDA. Di Indonesia, hak monopoli pengelolaan hutan (HPH) diberikan kepada sejumlah pengusaha yang mencakup puluhan juta hektar areal hutan produksi.

b.    Monopoli alamiah

Di negara-negara maju, gejala monopoli yang terjadi adalah monopoli alamiah. Kemampuan monopoli tersebut diperoleh karena penguasaan teknologi, informasi, manajemen dan sumber-sumber faktor produksi. Kemampuan monopoli alamiah sangat terlihat pada perusahaan-perusahaan multinasional (MNC). Monopoli alamiah yang dimiliki MNC membuat mereka akan sangat eksploitatif terhadap SDA, terutama jika SDA tersebut berada di wilayah NSB yang penegakan hukumnya masih sangat rendah.

3.  Pembangunan Terlanjutkan (Sustainable Development)

a.   Definisi dan Pengertian

Yang dimaksud dengan pembangunan terlanjutkan (sebagian orang menyebut pembangunan berkelanjutan) adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi  kebutuhan mereka sendiri (meeting the need of present generation without compromising the needs of future generation).

Rumusan diatas memuat dua komponen pokok, yaitu kebutuhan dan keterbatasan. Konsep kebutuhan berhubangan erat dengan aspek keadilan distribusi output dunia, dimana seharusnya pemenuhan kebutuhan diprioritaskan kepada penduduk yang masih bergulat dalam kemiskinan. Keterbatasan dikaitkan dengan aspek teknologi dan pranata sosial dala pengelolaan SDA dan atau lingkungan hidup, agar SDA tersedia dapat digunakan untuk keperluan generasi sekarang dan mendatang.

b.  Perhitungan PDB Berdasarkan Konsep Pembangunan Terlanjutkan

Perhitungan PDB

PNN* = PNB – Dm – Dn ……………………………………………………………….. (17.2)

Dimana:

            PNN* = Produk Nasional Neto yang terlanjutkan (sustainable Net National Product)

            PNB    = Produk Nasional Bruto

            Dm     = depresiasi barang modal (depreciation of manufacture capital assets)

            Dn      = depresiasi sumber daya lingkungan (depreciation of environmental capital ) dinyatakan   dinyatakan dalam satuan moneter (uang) per tahun.

PNN* = PNB – Dm – Dn – RA – A …………………………………………………… (17.3)

Dimana

            RA      = pengeluaran yang dibutuhkan untuk memulihkan (to restore) sumber daya lingkungan, seperti hutan, air, ikan.

            A        = pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan lingkungan,  seperti polusi udara, penurunan kualitas air dan tanah.

Namun dengan konsep pembangunan terlanjutkan akan diperoleh kompensasi atas berkurangnya output:

1)    Makin sehatnya suatu lingkungan akan mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan, sekaligus meningkatnya utilitas hidup.

2)   Makin kecilnya distorsi pasar sebagai akibat berkurangnya eksternalitas yang merugikan masyarakat. Sebab, jika biaya perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup tidak dibebankan kepada perusahaan, maka biaya tersebut ditanggung oleh masyarakat sebagai biaya sosial.

3)   Meningkatkan efisiensi perusahaan, dimana perusahaan akan melakukan penghematan penggunaan SDA, sebab setiap peningkatan penggunaan SDA akan menambah biaya produksi.

4)   Memperbaiki akses masyarakat terhadap pemanfaatan SDA dan lingkungan. Sebab, tanpa pembebanan biaya kerusakaan lingkungan dan pemeliharaan SDA, perusahaan mempunyai akses yang lebih besar akibat menikmati eksternalitas yang menguntungkan.

5)   Memperbaiki distribusi pemanfaatan SDA antargenerasi, dimana melalui pembebanan biaya kerusakan lingkungan, gnerasi segera dipaksa berhemat, sehingga bagi generasi selanjutnya tetap tersedia SDA yang memadai dan lingkungan hidup yang baik/makin baik.

4.  Penerapan di Indonesia

Didalam negeri, komitmen pemerintah diwujudkan dalam GBHN dan pembuatan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tentang Lingkungan Hidup. Salah satu undang-undang terpenting yang dihasilkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Ketentuan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LIngkungan Hidup.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973 telah dituangkan kehendak pemerintah untuk memperhatikan masalah lingkungan dalam pembangunan nasional. Dalam GBHN tersebut ditekankan bahwa ekspoitasi SDA harus dilaksanakan dengan kebijakan dengan komprehensif yang mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.

Namun hasil yang telah dicapai masih belum mencapai harapan. Sampai saat ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Perusakan hutan (deforestrasi), polusi udara, penurunan kualitas air dan tanah, terus berlanjut. Banyak fackor yang menjadi kendala pelaksanaan pembangunan terlanjutkan, diantaranya lemahnya institusi hukum, termasuk di dalam sangat kurang ahli hukum lingkungan, keterbatasan dana, faktor-faktor politis dan perikaku para pengusaha sehingga dalam banyak aspek Indonesia relative tertinggal dibanding negara-negara anggota ASEAN lainnya.

a.  Masalah Lingkungan di Indonesia

1.  Deforestrasi

Proses deforestrasi yang berlangsung dengan tingkat tinggi telah mengancam penyediaan bahan kayu dasar dan produk hutan sekunder serta mengurangi pelayanan lingkungan seperti proteksi sumber mata air dan preservasi habitat alam yang penting.

Tingkat deforestrasi yang tinggi mengakibatkan menurunya daya kemampuan hutan untuk menjalankan fungsi ekologisnya, sehingga bisa menimbulkan masalh-masalah lingkungan yang serius seperti erosi dan penurunan kualitas lahan, berkurangnya keragaman hayati, bahkan suhu bumi.

2.  Degradasi Lahan

Degradasi lahan berupa erosi merupakan masalah lingkungan serius di Indonesia. Masalah ini terjadi bukan hanya karena proses deforestrasi, tetapi juga sebagai dampak dari pertanian yang intensif-modern. Erosi sering diakibtkan oleh penebangan hutan mengancam pengangkutan air, sistem irigasi, dan kehidupan ikan-ikan.

3.  Kekurangan Air

Kekurangan air (water shortages) merupakan salah satu masalah lungkungan utama di Indonesia. Karena deforestrasi pada dataran tinggi telah  mengakibatkan meningkatnya permintaan air dan meningkatkan polusi air permukaan akibat erosi.

4.  Polusi Udara dan Air

Proses industrialisasi dan urbanisasi yang cepat telah mengakibatkan tingkat polusi udara dan air yang sangat tinggi dan selanjutnya mengancam pertumbuhan industry dan perkotaan. Limbah industry mencemari sungai-sungai dan menimbulkan risiko kesehatan yang serius pada penduduk perkotaan, serta membunuh spesies dan merusak batu karang disepanjang lautan.

b.  Faktor Penentu Pelaksanaan Pembangunan Terlanjutkan di Indonesia

1.  Kehendak Politik Pemerintah

Kehendak politik pemerintanh yang berkaitan dengan penganan masalah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan terlanjutkan adalah factor terpenting. Penegakan kebijakan yang efektif dan efisien merupakan factor penting guna menjamin pencapaian tujuan dari kebijakan lingkungan.

2.  Peranan Institusi Lingkungan Pemerintah

Badan Pengendalian Lingkungan (Bapedal) dan Pusat Studi Lingkungan (PSL) serta lembaga-lembaga terkait menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan kebijakan lingkungan diIndonesia.

3.  Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Kehadiran LSM yang bergerak di bidang lingkungan mempunya arti tersendiri dalam pergerakan pembangunan terlanjutkan.

4.  Peranan Sektor Industri

Limbah indutri dan pertanian memberikan kontribusi penting terhadap masalah lingkunagan. Karena orientasi sector ini dititikberatkan pada orientasi ekonomi.

5.  Peranan Media Massa

Peranan media massa sangat penting dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya masalah lingkungan. Sadar lingkungan (darling) merupakan kunci penting tentang partisipasi aktif masyarakat dalam menangani masalah

lingkungan.

6.  Kesadaran dan Partisipasi  Masyarakat

Kesadaran masyarakat umum akan lingkungan merupakan factor penting dalam pelaksanaan pembangunan terlanjutkan. Partisipasi masyarakat terhadap masalah lingkungan sangat tergantung terhadap kesadaran dan kepedulian mereka terhadap masalah lingkungan tersebut.

C.  Otonomi Daerah

                 Salah satu fungsi strategis yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten adalah masalah lingkungan. Sedangkan wewenang tentang penggunaan SDA dan Standar konservasi ada ditangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki keterkaitan yang erat dalam pengelolaan SDA, terutama untuk bidang-bidang kehutanan, pertambangan, lingkungan hidup, kelautan, dan perancangan tata ruang.

D. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Potensi sumber daya kelautan yang masih dapat dikembangkan beberapa diantaranya :

1.     Potensi perikanan yang masih bisa dimanfaatkan sebesar 2,6 juta ton per tahun

2.    Budidaya tambak masih dapat dibuka hingga 500.000 hektar

3.    Budidaya karang dan rumput laut

4.    Cekungan minyak, khususnya dilautan dalam

5.    Energy kelautan dan energy gelombang

6.    Wisata bahari dan,

7.    Transportasi laut

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya kelautan antara lain :

1.     Kurangnya data dan informasi tentang kelautan kita.

2.    Kerusakan-kerusakan sumber daya kelautan seperti habisnya hutan mangrove didaerah berpenduduk padat.

3.    Masih lemahnya kapasitas manajeria pengelolaan laut dilihat dari lemahnya aspek kelembagaan, amat sedikitnya ahli bidang kelautan, dan lainnya.

4.    Minimnya dana yang tersedia untuk pelestarian lingkungan, termasuk kelautan.

5.    Lemahnya pendukung (constituent) lingkungan daerah,

6.    Potensi konflik horizontal(antarPemerintah Daerah) maupun vertical(Pusat Provinsi-Kabupaten) dalam pengelolaan sumber daya kelautan.